Teks foto: Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, memaparkan rencana pembangunan infrastruktur Pemprov Sumut tahun 2026 senilai Rp1,3 triliun dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026). Foto: Diskominfo Sumut.
MEDAN || Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tancap gas menyiapkan pembangunan infrastruktur berskala besar pada 2026. Tak tanggung-tanggung, anggaran lebih dari Rp1,3 triliun digelontorkan untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, hingga infrastruktur dasar di berbagai wilayah Sumut.
Langkah ambisius ini menjadi bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengungkapkan total anggaran pembangunan infrastruktur tahun depan mencapai lebih dari Rp1,37 triliun dengan pembagian pada sejumlah program prioritas.
“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya,” ujar Chandra Dalimunthe dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026).
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar diarahkan untuk mendukung Program PHTC INSTANSI. Pemprov Sumut menyiapkan dana Rp672,22 miliar guna membiayai 52 kegiatan strategis pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
Nilainya bukan sekadar angka di atas kertas. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala hampir 12 kilometer jalan, rehabilitasi ruas jalan, pembangunan 17 titik turap, talud dan bronjong, pembangunan jembatan baru, penggantian lantai jembatan, hingga pembangunan drainase.
“Anggaran ini diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometer, pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 17 titik, pembangunan jembatan sepanjang 32 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter,” jelas Chandra.
Tak berhenti di situ, Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan besar untuk Proyek Strategis Daerah (PSD), terutama membuka akses wilayah terisolir dan kawasan strategis.
Sebesar Rp320,2 miliar dialokasikan untuk delapan kegiatan utama pembangunan jalan baru dengan target panjang mencapai 55 kilometer.
Menurut Chandra, pembangunan infrastruktur di Sumut dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, mengingat masih ada ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius.
“Hingga saat ini jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen. Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Untuk tahun ini dari program PHTC dan PSD ada 141 kilometer jalan yang akan kita bangun,” katanya.
Pemprov Sumut juga memasukkan penanganan infrastruktur pascabencana dalam daftar prioritas. Sebanyak Rp137 miliar disiapkan untuk 24 kegiatan utama, mulai dari pembangunan pengaman tebing, jembatan, rehabilitasi jembatan, hingga pembangunan box culvert.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Kepulauan Nias. Wilayah kepulauan tersebut mendapat anggaran afirmasi sebesar Rp83,875 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.
Selain itu, ada tambahan pendanaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16,2 miliar dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Rp143 miliar untuk memperkuat proyek pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang lainnya.
“Kita juga mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil Sawit sebesar Rp16.200.000.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer dan penambahan dana Transfer Keuangan Daerah sebesar Rp143.000.000.000 dengan target pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer dan pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak dua titik,” ujar Chandra.
Bukan hanya jalan dan jembatan, Pemprov Sumut juga mulai memperluas fokus pembangunan ke sektor infrastruktur dasar.
Melalui bidang keciptakaryaan, pemerintah menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan sistem air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.
Sementara itu, peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara juga masuk agenda pembangunan 2026 dengan anggaran Rp12 miliar, menargetkan peningkatan kapasitas pengelolaan hingga 100 meter kubik.
Social Header