![]() |
| Selat Hormuz (foto: ist) |
Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya pada Jumat (19/6/2026) setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Menurut Trump, aktivitas pelayaran di jalur strategis tersebut mulai kembali bergerak normal. Sejumlah kapal yang mengangkut minyak dilaporkan telah melintasi perairan yang sebelumnya menjadi pusat ketegangan akibat perang.
Media Iran juga mengabarkan bahwa beberapa kapal tanker minyak dan kapal kargo telah berhasil melewati kawasan Selat Hormuz yang sebelumnya terdampak pembatasan pelayaran selama konflik berlangsung.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak akhir Februari lalu sempat memicu kekhawatiran dunia. Jalur yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak global itu menyebabkan harga energi melonjak dan meningkatkan risiko tekanan inflasi di berbagai negara.
Sebagai bagian dari proses perdamaian, pemerintah Amerika Serikat dan Iran disebut telah menyepakati sebuah dokumen resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh sejumlah pejabat tinggi kedua negara. Kesepakatan tersebut melibatkan Trump, Wakil Presiden AS, serta perwakilan penting dari parlemen Iran.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dokumen perjanjian tersebut akan segera dipublikasikan. Kesepakatan itu diyakini menjadi landasan bagi penghentian konflik dan pemulihan stabilitas kawasan.
Dari pihak Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menyebut perjanjian tersebut menghasilkan penghentian perang secara langsung. Ia juga mengungkapkan bahwa kedua negara akan melanjutkan pembicaraan dalam dua bulan ke depan guna menyusun kesepakatan final yang lebih komprehensif.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyambut baik hasil perundingan tersebut dan menilainya sebagai capaian penting bagi kawasan Timur Tengah. Sementara itu, sejumlah pejabat militer Iran menganggap hasil kesepakatan sebagai keberhasilan diplomatik bagi negaranya.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengingatkan bahwa Teheran tetap berhati-hati dalam menyikapi perjanjian tersebut. Ia menilai pengalaman masa lalu terkait pelanggaran komitmen dan pembatalan kesepakatan masih menjadi pertimbangan penting bagi Iran.
Sumber: Kompascom

Social Header