MEDAN || Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan menargetkan prevalensi stunting turun hingga 12,5 persen pada tahun 2030. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama antara Pemprov Sumut dan UNICEF melalui kerangka *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2026–2030.
Komitmen tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap saat membuka Rapat Koordinasi Awal Kerja Sama Provinsi dengan UNICEF di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (10/6/2026).
Menurut Sulaiman, upaya menekan angka stunting tidak dapat dipisahkan dari perbaikan sanitasi dan akses air bersih yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Sumut. Karena itu, sektor sanitasi ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam kerja sama lima tahun ke depan.
“Perhatian terhadap sektor sanitasi semakin penting karena prevalensi stunting di Sumut masih mencapai 22 persen pada tahun 2024. Sementara target penurunan stunting pada tahun 2030 ditetapkan menjadi 12,5 persen,” kata Sulaiman.
Ia menjelaskan, kondisi sanitasi yang belum merata masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Sumut, masih terdapat 134.434 jamban tidak layak dan 94.088 sumber air tidak layak yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyediaan layanan sanitasi dan air minum yang aman masih memerlukan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.
Sulaiman menilai, keberhasilan menurunkan angka stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Selain pembangunan infrastruktur sanitasi, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
Melalui kerja sama dengan UNICEF, Pemprov Sumut berharap kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam perencanaan serta pengelolaan sanitasi dapat semakin diperkuat. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan akses jamban sehat bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, sekaligus mendorong penghentian praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Di sisi lain, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Paudah, menyebut Sumut menjadi salah satu dari 13 provinsi yang ditetapkan sebagai lokus baru kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026–2030.
Menurutnya, sektor sanitasi menjadi salah satu perhatian utama yang akan mendapatkan dukungan melalui berbagai program pembangunan dalam lima tahun mendatang.
“Di sini kami akan mendengarkan masukan dan intervensi terkait program-program yang dapat kita laksanakan selama lima tahun ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda Sumut, sektor sanitasi menjadi salah satu perhatian utama,” katanya.
Sementara itu, Plt Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengatakan Sumut dipilih sebagai representasi Pulau Sumatera karena masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk persoalan gizi dan kesehatan.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNICEF, serta berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan manusia, khususnya dalam menekan angka stunting.
Dengan dukungan program yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4 miliar pada 2026, kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat berbagai intervensi di bidang kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan anak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar Sumut dalam memenangkan perang melawan stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta produktif pada masa mendatang.
Social Header