Konferensi pers Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut (Disperkimsu) difasilitasi Diskominfo Provsu. (Foto: Diskominfo Provsu)
MEDAN || Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pemerataan akses hunian yang layak bagi masyarakat. Lewat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), Pemprov Sumut pada tahun 2026 merealisasikan ratusan perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus ribuan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebanyak 440 unit rumah tidak layak huni direhabilitasi dan tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi salah satu PHTC Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut. Tahun 2026 ini terdapat 440 unit yang tersebar di 17 kabupaten/kota,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut (Disperkimsu), Bustami Rangkuti, dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5/2026).
Program tersebut menjangkau berbagai daerah, mulai dari Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, hingga wilayah kepulauan seperti Nias, Nias Selatan, dan Nias Barat, serta Serdangbedagai.
Tidak hanya berfokus pada rumah warga, Pemprov Sumut juga memperluas intervensi melalui penataan kawasan permukiman kumuh. Program pemugaran kawasan kumuh dilakukan pada lahan seluas 15,05 hektare yang tersebar di Labuhanbatu Utara, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah.
Sementara itu, program peremajaan kawasan kumuh dilaksanakan di area seluas 21,25 hektare yang mencakup wilayah Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.
Upaya peningkatan kualitas permukiman juga menyasar masyarakat terdampak bencana. Tahun ini, Pemprov Sumut menyiapkan pembangunan 100 unit rumah khusus hunian tetap bagi korban bencana di Kabupaten Langkat. Selain itu, dukungan prasarana umum akan dibangun di 48 titik yang tersebar di Serdangbedagai, Simalungun, Samosir, Deliserdang, dan Langkat.
“Tahun ini juga akan dibangun rumah khusus hunian tetap untuk korban bencana sebanyak 100 unit di Langkat serta dukungan prasarana umum di 48 lokasi,” ujar Bustami.
Di sisi lain, program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) terus menunjukkan capaian signifikan. Hingga tahun ini, sebanyak 7.157 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah terealisasi di berbagai daerah di Sumut.
Deliserdang menjadi daerah dengan jumlah realisasi tertinggi, mencapai 2.936 unit. Disusul Pematangsiantar sebanyak 831 unit, Serdangbedagai 630 unit, Asahan 425 unit, Medan 415 unit, Binjai 412 unit, Batubara 298 unit, dan Simalungun 247 unit.
Bustami menjelaskan, penerima bantuan subsidi perumahan mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020. Bantuan diberikan kepada warga negara Indonesia yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah, belum memiliki rumah, serta memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap dengan batas maksimal Rp8 juta per bulan.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif melalui penyediaan hunian murah untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.
Social Header