MEDAN || Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bobby saat memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (22/6/2026).
Dalam arahannya, Bobby menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui laporan administrasi atau capaian di atas kertas. Menurutnya, seluruh program harus memiliki progres nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres,” tegas Bobby Nasution.
Ia meminta seluruh OPD memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sinkronisasi Antar-OPD Jadi Kunci
Dalam rapat tersebut, Bobby juga meninjau capaian sejumlah perangkat daerah yang menjalankan program-program prioritas Pemprov Sumut. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD.
Menurutnya, banyak program pembangunan yang saling berkaitan dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Salah satu contohnya adalah pembangunan irigasi yang memiliki hubungan langsung dengan sektor pertanian.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi agar target program dapat dicapai secara maksimal.
“Program-program ini saling berhubungan. Kalau satu sektor tidak berjalan, dampaknya bisa memengaruhi sektor lain. Karena itu koordinasi harus terus diperkuat,” ujarnya.
Program Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Selain mendorong percepatan pelaksanaan program, Bobby juga meminta setiap perangkat daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang sudah berjalan.
Ia mengaku masih menemukan sejumlah bantuan pemerintah yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumut.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program ke depan lebih tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Yang paling penting adalah manfaatnya dirasakan masyarakat. Jangan sampai program sudah dilaksanakan, tetapi tidak sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Bobby juga mengingatkan seluruh OPD untuk memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
Enam Program Prioritas Jadi Fokus Percepatan
Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki enam program prioritas yang masuk kategori PHTC, yaitu:
PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis)
PROBIS (Program Berobat Gratis)
JASKOP/JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan)
CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik)
INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi)
PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice)
Program-program tersebut menjadi fokus utama percepatan pelaksanaan agar hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat Sumatera Utara.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Ahmad Rizaldi, menilai penekanan Bobby Nasution terhadap hasil nyata program merupakan langkah yang relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas.
“Pernyataan Gubernur Bobby menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian manfaat. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya angka realisasi, tetapi perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan koordinasi antar-OPD berjalan efektif sehingga program prioritas tidak terhambat oleh persoalan birokrasi dan ego sektoral.
“Jika sinkronisasi antarperangkat daerah berjalan baik, program-program unggulan seperti sekolah gratis, berobat gratis, hingga digitalisasi pelayanan publik akan lebih cepat memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Karena itu, seluruh OPD diminta segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa serta mulai menyusun perencanaan program untuk tahun 2027.
Social Header