Desak DPRD Sumut Segera Gelar RDP, AKDA : Jangan Korbankan Mahasiswa dan Dosen

AKDA menggelar konperensi pers usai membuat laporan ke DPRD Sumut, Senin (22/6/2026). (Foto : lpc-online com/Dicky)

LPC-ONLINE.COM - Konflik berkepanjangan di Yayasan Darma Agung akhirnya memakan korban: mahasiswa, dosen, dan pegawai. Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA), yang terdiri dari alumni, mahasiswa, dosen, dan pegawai terdampak, mendesak Badan Musyawarah DPRD Sumut agar segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat. 

"Kami sudah cukup bersabar. Setahun konflik dibiarkan, yang jadi korban justru kami," kata Koordinator AKDA, Liston Hutajulu, usai menyerahkan laporan ke DPRD Sumut, Senin (22/6/2026). 

Liston menegaskan, RDP nanti harus mempertemukan semua pihak: LLDIKTI Wilayah I, dua kubu yayasan yang berkonflik, serta perwakilan mahasiswa, dosen, dan pegawai yang hak-haknya masih terkatung-katung. 

"Jangan ada lagi yang cuci tangan, duduk bareng, selesaikan," paparnya.

Di meja RDP nanti, AKDA akan membawa 8 tuntutan yang lahir dari keresahan sehari-hari, seperti homebase dosen yang tak jelas nasibnya, BKD dosen yang mandek, ijazah lulusan Agustus 2025 yang dinyatakan tidak saha administrasi mahasiswa pindahan yang terbengkalai, penagihan biaya kuliah yang dipertanyakan dasarnya, ancaman eksekusi gedung kampus yang bikin tidak tenang kuliah, gaji dan THR dosen-pegawai yang belum dibayar dan nasib pegawai yang dirumahkan tanpa kejelasan

"Ini bukan angka di atas kertas. Ini soal dosen yang cicilannya nunggak karena gaji telat. Mahasiswa yang ijazahnya ditolak kerja. Pegawai yang bingung besok makan apa. Termasuk juga pesangon untuk dosen yang sudah puluhan tahun mengabdi," tegasnya.

Konflik ini sudah setahun lebih. Rasanya seperti negara membiarkan. Padahal yang terdampak orang-orang yang justru sedang berjuang untuk pendidikan. 

Liston memastikan AKDA tidak akan berhenti di DPRD Sumut. Kalau RDP buntu, mereka akan bersurat ke kementerian terkait dan Ombudsman RI. "Kami mau tanya langsung: di mana negara selama setahun ini? Apa kewenangan Ombudsman kalau hak dasar pendidikan kami diinjak?"

"Yayasan boleh berbeda pendapat. Tapi tolong, jangan jadikan mahasiswa dan dosen sebagai tumbal," pungkasnya.