Langkat || Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Nasution, SE, MM, menyerahkan secara simbolis 1.600 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan Kabupaten Langkat.
BINCANG: Gubsu Bobby Nasution berbincang dengan Bupati Langkat Syah Afandin disela kegiatan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Selasa (6/5/2025).
Penyerahan simbolis dilakukan di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Selasa (6/6/2025).
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan, pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap resiko kerja, seperti para nelayan.
Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat.
“Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” tegas Bobby.
Tak hanya menyerahkan kartu kepesertaan, mantan Wali Kota Medan ini juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia.
Masing-masing ahli waris, yakni dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, menerima santunan sebesar Rp42 juta, dengan total Rp84 juta. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga pekerja rentan.
Sementara itu, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur Sumut atas perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan Langkat.
Diterangkan dia, dari total 21.204 nelayan di Kabupaten Langkat, mayoritas tersebar di Kecamatan Pangkalan Susu dengan jumlah terbanyak mencapai 4.165 orang.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” ucap Syah Afandin.
PESERTA: Gubsu Bobby Nasution dan Bupati Langkat Syah Afandin foto bersama peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah telah menetapkan langkah konkret untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bahkan, lanjut Bupati, pihaknya menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desa terpencil 1 sampai 4 dapat tercover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga sumber dana lainnya.
“Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” tegas Bupati.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, dalam sambutannya menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.
BERSAMA: Gubsu dan Bupati Langkat foto bersama dengan Forkopimda Sumut dan Langkat serta undangan lainnya.
“Pekerja informal seperti nelayan memiliki resiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” jelas Nyoman.
Untuk diketahui, pemberian kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dilaksanakan di Kabupaten Langkat dengan total 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan buat nelayan se-Sumut.
Turut hadir Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Riky Antony, unsur Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, serta jajaran kepala perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.(adv/fan)
Social Header