Langkat || Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat gagal menunjukkan respons cepat dan koordinasi memadai saat penanganan evakuasi korban banjir sejak 26-28 November 2025.
Mantan Ketua Kadin Langkat Radian Alfin, Sabtu (29/11/2025), menilai, situasi di lapangan jauh dari kata tertangani. Banyak warga yang belum dievakuasi, belum menerima bantuan logistik, bahkan tidak mendapatkan layanan yang memadai.
“Seharusnya BPBD Langkat bekerja sama dengan Dinas Kominfo, TNI–Polri, membuka posko pengaduan berbasis publik dengan menyebarkan nomor handphone,” ujar Alfin.
Menurutnya, minimnya komunikasi dan ketiadaan pusat informasi membuat penanganan banjir berjalan lambat dan tidak terarah.
"Seharusnya, laporan masyarakat dapat diteruskan dengan cepat ke kecamatan, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim SAR dan perangkat desa. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda," tegasnya.
“Perangkat desa dan kadus tahu lokasi warga yang terjebak. Kalau koordinasinya benar, evakuasi bisa lebih cepat,” tambahnya.
“Seharusnya BPBD membuka hotline seperti di Kota Medan. Ini musibah besar, bukan acara seremonial. Tapi HP Kepala BPBD saja tak bisa dihubungi,” geramnya.
Ia bahkan menyebut bahwa kondisi ini memperburuk situasi karena warga dan relawan tidak tahu harus melapor ke siapa saat air naik tiba-tiba.
Ia menyebut, banyak warga mengaku tidak tahu harus menghubungi siapa saat air meluap. Akibatnya, puluhan warga masih terjebak di rumah, sementara lainnya bertahan di tenda darurat tanpa makanan, air bersih, atau selimut.
"Jangankan masyarakat biasa yang terjebak di lokasi banjir, saya sendiri saja kesulitan untuk koordinasi, inilah bentuk kegagalan penanganan korban banjir terparah di Kabupaten Langkat," tegasnya.(tat/fan)
Social Header