Langkat || Lembaga Adventure Rescue United (ARU) menyesalkan lemahnya penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat.
Ketua Lembaga ARU Langkat Djoko Pradipto, saat dikonfirmasi, Senin (1/12/2025), menyayangkan sikap BPBD Langkat yang kurang responsif dalam penanganan evakuasi warga terdampak banjir yang terjadi sejak 26 November 2025 kemarin.
Dijelaskan dia, minimnya responsif dari BPBD membuat seluruh relawan bekerja sendiri-sendiri, sehingga membuat bingung pola kerja di lapangan.
Walhasil, kata Djoko, banyak korban banjir yang luput dari tim penyelamat hingga berhari-hari tanpa ada bantuan dari pihak manapun.
Diceritakan dia, dalam penanggulangan bencana seharusnya tugas pokok dan fungsi berjalan baik. Para Relawan bisa terperhatikan, sehingga dalam melakukan evakuasi lebih fokus.
"Sistem yag tidak dibangun BPBD membuat para relawan kebingungan ingin berkoordinasi kepada siapa. Selain itu BPBD Kabupaten Langkat tidak menginformasikan peristiwa tersebut kepada BASARNAS untuk mendapatkan bantuan. Ini kan aneh," kata dia.
"Tidak ada komando, semua berkerja sendiri-sendiri, padahal situasi banjir cukup parah, dan ini baru terjadi kali ini," terangnya.
Diterangkan dia, peristiwa banjir 2006, hampir sama dengan musibah banjir 2025 ini, tapi penanganannya bisa berjalan lancar saat itu.
"Nah itu tadi, perlu ada sistem kerja dan komunikasi intens, karena dibutuhkan kecepatan dalam penanganan, bukan menunggu laporan," terang dia.
Begitu juga dengan bantuan, lanjutnya, sesuai pengalaman ARU Langkat dalam penanganan bencana, diperlukan data konkrit dalam penyalurannya.
"Tidak bisa difokuskan di satu titik di kecamatan, lalu disalurkan ke desa kelurahan, untuk kemudian diserahkan kepada pengungsi," sebutnya.
Kenapa? kata dia, kecamatan dan desa kelurahan apa sudah mengantongi data titik pengungsian dan jumlah warga yang mengungsi? Apakah desa kelurahan memiliki sarana dan prasara memadai untuk menyalurkan atau mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat rawan?
Nah, inikan perlu koordinasi semua pihak, sehingga pendistribusian tidak terhambat dan warga tidak menjadi korban banjir sekaligus korban dalam penyaluran bantuan yang kurang terkoordinir.
"Seyogianya, penyelamatan dan pendistribusian bantuan didasari data akurat yang bersumber dari seluruh element, sehingga penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran," kritiknya.
Masih Djoko, bila pendistribusian ini disalurkan nondata, bukan tidak mungkin, penerima bantuan hanya terpusat pada posko-posko pengungsian yang itu-itu saja.
"Karena sampai saat ini, masih bnyak tempat-tempat pengungsian warga yang belum tersentuh bantuan apapun, hanya sebatas mengandalkan uluran tangan masyarakat seadanya," tegas dia.
Kedepan, sambungnya, pemerintah daerah bersama semua element masyarakat harus duduk bersama, menjadikan bencana 2025 ini, titik balik sistem tanggap bencana di Kabupaten Langkat kedepannya.
Terpisah, Kepala BPBD Langkat Ansari, ketika dikonfirmasi, mengaku tengah mengikuti rapat terkait penanggulangan bencana.
"Saya lagi rapat terkait penanganan bencana, nanti saya hubungi lagi," ucapnya singkat dari ujung seluler.(*)
Social Header