Adminduk Tak Sinkron hingga Judol Jadi Biang Warga Medan Denai Gagal Dapat Bansos

Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra S.T saat menggelar Reses di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Minggu (25/7/2026). (Foto : lpc-online.com/dicky)

LPC-ONLINE.COM - Penyebab warga gagal dapat bantuan sosial (Bansos) ternyata bukan karena tidak terdata, melainkan karena hal sepele. Fakta itu terungkap saat Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 anggota DPRD Medan Edi Saputra, S.T di Jalan Rawa Cangkuk III, Medan Denai, Sabtu (24/7/2026) dan di Jalan Seksama Gang Ikhlas, Kelurahan Binjai, Medan Denai, Minggu (26/7/2026).

Di hadapan warga, Edi membongkar satu per satu penyebab bansos tak cair yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Pertama, Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tidak sinkron. Beda satu huruf saja bisa membuat bantuan hangus.

"Untuk dapat Bansos, Adminduk harus sinkron. Contoh nama saya Edi Saputra S.T. Semua nama di Akte Lahir, KTP, KK harus sama. Tulisan Edi pakai i bukan pakai y. Itu namanya sinkron," tegas Edi.

Bahkan dampaknya bisa lebih fatal, seorang istri bisa tidak bisa menuntut suami yang nikah lagi karena data kependudukannya tidak sinkron.

Kedua, pelanggaran aturan perbankan seperti jual beli rekening yang disalahgunakan untuk transaksi narkoba dan masuk kategori money laundry.

"Kalau ada yang terlibat, langsung datang ke bank tutup rekeningnya. Jangan sampai polisi datang ke rumah baru ditutup," ujarnya.

Ketiga, judi online. Edi menyebut jika ada satu anggota dalam satu KK yang main judol, maka satu KK bisa diblokir dari bansos.

"Jangan pula Kepling didemo gara-gara gak dapat Bansos, padahal main judol itu salah dari sendiri," katanya.

Keempat, soal Desil. Saat ini pemerintah tidak lagi foto dapur atau ruang tamu, penilaian kelayakan hanya lewat Desil yang sudah online. Yang berhak menerima adalah Desil 1 sampai 5.

"Banyak ibu rumah tangga yang status pekerjaannya ibu rumah tangga masuk Desil 4,5. Harus diubah menjadi buruh lepas agar bisa masuk Desil 4," jelasnya.

Edi menilai aturan Desil belum merata antar daerah. Ia pun mendorong emak-emak lebih produktif di media sosial.

"Daripada buat konten yang enggak-enggak di Medsos, lebih baik buat konten soal Desil ini biar Pak Prabowo tahu kondisi masyarakat," ujar anggota Komisi I DPRD Medan itu.

Ia juga mengingatkan warga segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Lurah.

Sekretaris Lurah Binjai Khairul Arfan dan Tokoh Masyarakat Yusuf mengapresiasi kontribusi Edi Saputra yang selama ini aktif membantu warga Kelurahan Binjai.