Ditjen Dukcapil Pilih Perkuat Fondasi IKD Sebelum Masuk Sektor Pendidikan hingga Bansos

Audiensi MicroSave Consulting (MSC) dengan Ditjen Dukcapil di Jakarta beberapa waktu lalu. (Foto : Kemendagri.go.id)

LPC-ONLINE.COM - Saat banyak pihak mendorong Identitas Kependudukan Digital (IKD) dipakai di mana-mana, Ditjen Dukcapil Kemendagri justru pasang rem. Bukan menolak ekspansi, tapi memastikan fondasinya tidak jebol di tengah jalan.

Hal itu ditegaskan Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi dalam audiensi dengan MicroSave Consulting (MSC) di Jakarta melansir dari kemendagri.go.id, Minggu (25/7/2026).

MSC datang membawa kajian ambisius: IKD bisa diperluas ke empat sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan pembayaran digital last-mile. Lengkap dengan roadmap quick wins hingga sandbox.

Namun Teguh mengingatkan, jangan sampai ambisi perluasan mengalahkan kesiapan.

"Rekomendasi sebagus apapun tidak akan berarti banyak jika hanya berhenti di atas kertas. Yang dibutuhkan bukan proyeksi angka, tapi solusi yang bisa dieksekusi," ujarnya.

Ia menegaskan, pertumbuhan pengguna IKD yang melonjak tanpa dibarengi kesiapan data center, kapasitas server, dan keamanan sistem hanya akan jadi bom waktu.

Pesan senada disampaikan Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar. Menurutnya, pekerjaan rumah Dukcapil saat ini bukan menambah use case baru, melainkan memperkuat infrastruktur.

"Jangan hanya bicara penambahan use case. Pastikan dulu infrastruktur, keamanan, dan model implementasi yang benar-benar bisa jalan di lapangan," papar Nuh.

Sikap hati-hati Dukcapil ini justru nyambung dengan pendekatan bertahap yang ditawarkan MSC. 

Partner MSC Southeast Asia Grace Retnowati menilai quick wins dan uji coba terbatas menjadi jalan tengah agar ekspansi tidak asal lompat. (dicky)