Langkat || Bupati Langkat Syah Afandin, menyalurkan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Ringan dan Sedang Tahap II Tahun 2026 bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi Siklon Senyar di Kabupaten Langkat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan ini merupakan rangkaian penyaluran bantuan yang dipimpin secara terpusat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh 16 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Syah Afandin menegaskan bahwa bantuan yang diterima masyarakat Langkat merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terhadap rakyat yang terdampak bencana.
“Atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan komitmennya dalam memastikan masyarakat yang terdampak bencana tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan dari negara,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, berdasarkan hasil reviu dan verifikasi, total rumah terdampak banjir di Kabupaten Langkat mencapai 1.235 unit, terdiri dari 299 unit rusak berat, 397 unit rusak sedang, dan 539 unit rusak ringan.
Menurutnya, kehadiran bantuan ini menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, negara hadir secara konkret dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansyah, menyampaikan bahwa bantuan diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Dana disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna memastikan proses berjalan cepat, tepat sasaran, dan transparan.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan paket sembako berupa beras 5 kilogram, minyak goreng, gula pasir, mie instan, roti, dan sarden untuk membantu kebutuhan dasar keluarga terdampak.
Jarwansyah menegaskan, bantuan ini bersifat stimulan, yakni untuk mendorong percepatan perbaikan rumah agar kembali layak huni, bukan membangun ulang secara penuh. Ia memastikan seluruh proses penyaluran dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah secara akuntabel dan transparan.
Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Langkat juga telah menyalurkan bantuan Tahap I sekaligus Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bagian dari rangkaian percepatan pemulihan pascabencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD terkait, tokoh agama, serta para camat dari wilayah terdampak.(rel/fan)
Social Header