 |
| Kantor Bupati Deli Serdang (foto: Detik) |
Deliserdang – Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang. Keputusan tersebut diambil setelah muncul pesan bernada "Satu Komando Turunkan Prabowo" di grup WhatsApp Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Asri Ludin menyatakan pencopotan dilakukan karena menilai adanya pembiaran terhadap pesan yang dianggap bersifat provokatif dan berpotensi mengarah pada tindakan makar.
"Iyalah, provokatif itu, dibiarkannya anggotanya, makar itu, di Grup WhatsApp FKDM, semalam langsung, begitu dapat info dia mengundur diri jadi langsung kita berhentikan," kata Asri Ludin Tambunan, Kamis (16/7/2026).
Sebelum pesan tersebut muncul, grup WhatsApp FKDM diketahui tengah membahas laporan mengenai kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Dalam diskusi itu, Kurnia Boloni Sinaga meminta para anggota meningkatkan kewaspadaan terhadap kelangkaan BBM serta potensi gangguan keamanan di wilayah masing-masing.
Di tengah pembahasan tersebut, salah seorang anggota mengirimkan pesan bertuliskan "Satu Komando Turunkan Prabowo". Menurut Bupati, sebagai penasihat FKDM, Kepala Kesbangpol seharusnya segera mengambil tindakan dengan menegur atau mengingatkan pengirim pesan.
"Harusnya Kepala Kesbangpol sebagai penasehat FKDM itu langsung bertindaklah, menasehati, memarahi, dia diam aja ya dianggap dia melakukan pembiaran," ujarnya.
Asri Ludin menjelaskan bahwa FKDM merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan memiliki fungsi sebagai wadah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
"FKDM itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Permendagri, itu ada di setiap kabupaten/kota sebagai bentuk informasi awal dari masyarakat," tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menilai peran pejabat yang membina FKDM sangat penting untuk menjaga forum tersebut tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menjadi ruang penyebaran pesan yang berpotensi memicu keresahan di masyarakat.
Sumber: Detik Sumut
Social Header