 |
| Gedung KPK RI. (Foto : kpk.go.id) |
LPC-ONLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan terkait pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.
Penolakan laporan gratifikasi Raja Juli Antoni bukan karena tidak terbukti, melainkan karena kasus amplop Bupati Kuansing tersebut sudah masuk ranah penyidikan tindak pidana korupsi.
"Ya (laporan ditolak)," tegas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, Jumat (17/7/2026).
Aminuddin menjelaskan alasan penolakan laporan gratifikasi Raja Juli Antoni berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Dalam Pasal 14 huruf c Perkom 1/2026 disebutkan, laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti jika diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
"Dalam Perkom 1/2026 tentang Pelaporan Gratifikasi disebutkan KPK menolak pelaporan gratifikasi jika gratifikasi yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, penyidikan oleh aparat penegak hukum," jelas Aminudin.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan, analisis terhadap laporan gratifikasi Raja Juli Antoni berpedoman pada Pasal 14 tersebut. Hasil verifikasi dan analisis telah disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli.
"Tentunya salah satu analisis yang digunakan oleh tim gratifikasi berpedoman pada Perkom 1 2026 di antaranya di Pasal 14 yang memang menyebutkan bahwa suatu laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti salah satunya jika itu diduga terkait dengan suatu tindak pidana korupsi," ujar Budi, Kamis (16/7/2026).
Dengan ditolaknya laporan gratifikasi ini, kasus amplop yang diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Amby kepada Raja Juli Antoni kini bergeser dari isu etik gratifikasi menjadi perkara pidana korupsi yang tengah dalam proses penyidikan KPK. (Dicky)
Social Header