Medan || Pemerintah Kabupaten Langkat berhasil meraih penghargaan atas keberhasilannya dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4/2026).
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd, yang telah ditandatangani pada 11 Februari 2026 di Jakarta.
Dalam prosesi penyerahan, penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng kepada Sekda Langkat yang turut didampingi Kepala Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat, Indri Nugraheni, SE, MM, Akt.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam merancang strategi kependudukan jangka panjang.
Dokumen PJPK yang disusun dinilai telah memenuhi standar kualitas dan akan menjadi acuan penting dalam pembangunan SDM di Kabupaten Langkat untuk lima tahun ke depan.
Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, terdapat enam kabupaten/kota yang menerima penghargaan serupa, yakni Kabupaten Langkat, Toba, Samosir, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, dan Kota Binjai. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turut menerima penghargaan dalam kategori yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menyampaikan, program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui percepatan penurunan stunting serta penguatan ketahanan keluarga.
Ia menjelaskan, program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui lima inisiatif strategis (Quick Wins), yakni GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya), serta Super Apps Keluarga Indonesia berbasis kecerdasan buatan untuk layanan konsultasi keluarga.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyelarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kependudukan di tingkat daerah.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan keluarga berencana di kabupaten/kota, diharapkan semakin kuat melalui komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas," tegasnya.(fan)
Social Header