 |
| Ilustrasi gaji PPPK terancam gagal bayar di Indonesia. (Foto : portalmedan.go.id) |
LPC-ONLINE.COM – Aksi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan, Jumat (10/7/2026), hanyalah permulaan.
Pemotongan 30% Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu karena defisit APBD Rp50 miliar, disebut Komisi II DPR RI sebagai sinyal bahaya.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menyebut peristiwa di Tidore sebagai "bom waktu fiskal" yang bisa meledak di daerah lain.
"Ini bukan masalah Tidore saja. Data Kemendagri mencatat ada sekitar 39 kabupaten/kota yang kapasitas fiskalnya lemah dan terancam tidak mampu bayar gaji PPPK," ujar politisi Fraksi NasDem itu di Jakarta, melansir dari dpr.go.id, Jumat (10/7/2026).
Saat ini, pembayaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu sepenuhnya menjadi beban APBD.
Ketentuan itu jadi masalah ketika ruang fiskal daerah sempit. Akibatnya, hak aparatur dikorbankan dan pelayanan publik terancam.
"Kalau dibiarkan, kita akan lihat gelombang pemotongan gaji dan bahkan PHK di daerah lain. Pelayanan dasar seperti sekolah dan puskesmas bisa lumpuh," tegas Rifqinizamy.
Untuk mencegah krisis meluas, Komisi II telah mengusulkan solusi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri dan MenPAN-RB sebulan lalu.
Usulannya, pemerintah pusat mengambil alih sebagian pembayaran gaji PPPK melalui APBN.
"Kami mendorong skema pembiayaan bersama APBN dan APBD. Prioritaskan untuk PPPK di pelayanan dasar, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan," jelas Rifqinizamy.
Ia menegaskan usulan ini tidak berlaku nasional. Daerah dengan fiskal kuat tetap mandiri. Skema ini hanya untuk daerah yang benar-benar tercekik.
"Prinsip kami di Komisi II jelas: tidak ada PHK. Hak teman-teman PPPK harus dibayar. Negara harus hadir agar pelayanan ke masyarakat tidak dikorbankan," pungkasnya.
Rifqinizamy berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar peristiwa Tidore tidak menjadi preseden buruk bagi daerah lain. (dicky)
Social Header