Resmi Ditahan KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kenakan Rompi Oranye Usai Terjaring OTT

Bupati Sukoharjo Etik Suryani resmi ditahan KPK (foto: ist) 

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis (9/7/2026). Penahanan dilakukan usai Etik menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Etik mulai menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Sabtu (11/7/2026). Ia tampak keluar dari gedung KPK sekitar pukul 02.30 WIB mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan diborgol.

Saat digiring menuju mobil tahanan, Etik tidak memberikan komentar kepada awak media yang telah menunggu di lokasi. Ia memilih berjalan tanpa menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan wartawan.

Selain Etik Suryani, KPK juga menahan dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yakni Richard Tri Handoko dan Tri Mulyo.

Sebelumnya, Etik tiba di Gedung KPK pada Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 09.37 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Saat itu ia mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi hitam dan juga memilih bungkam ketika dimintai keterangan oleh media.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dalam operasi tangkap tangan tersebut penyidik mengamankan lima orang untuk menjalani pemeriksaan.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Menurut Budi, setelah diamankan, Etik bersama empat pihak lainnya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

KPK menduga operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga kini, penyidik masih terus mendalami perkara dan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

KPK memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah tersebut.

Sumber : Kompas