 |
| Ilustrasi polemik Polri VS Kejaksaan Agung (Kejagung). (Foto : ist) |
LPC-ONLINE.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung Polri mengusut tuntas tiga mega kasus korupsi. Namun ia mengingatkan proses hukum harus murni untuk menyelamatkan keuangan negara, bukan karena motif politik.
“Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny melansir dari dpr.go.id, Jumat (10/7/2026).
Tiga kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatra, kasus ASABRI, dan kasus penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI anak perusahaan Krakatau Steel.
Kasus ini ditangani Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam penggeledahan di 12 lokasi, Polri menyita uang miliaran rupiah dan puluhan kilogram emas.
Benny juga menekankan pentingnya transparansi. Ia meminta Polri menemukan semua pihak yang terlibat termasuk pola dan modus kejahatan.
Di tengah penyidikan, beredar isu pengamanan ketat TNI di rumah Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah. Untuk menghindari spekulasi, Benny meminta Kejagung dan TNI segera memberi penjelasan resmi.
“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggungjawab,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Demokrat dari Dapil NTT I ini mengutip pesan Presiden Prabowo saat HUT Polri: hukum harus ditegakkan secara adil, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas.
“Siapapun yang terlibat korupsi harus dan wajib bertanggungjawab secara hukum,” tegas Benny.
Ia juga mendorong Polri menjadikan kasus ini momentum bersih-bersih dari praktik korupsi dan melakukan pembenahan internal. (Dicky)
Social Header