 |
| Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Senin (13/7/2026). (Foto : presidenri.go.id) |
LPC-ONLINE.COM – Presiden Prabowo Subianto memangkas beban operasional nelayan pemilik kapal 30–200 GT. Mulai berlaku, harga solar untuk mereka dipatok Rp15.000 per liter. Selisihnya ditanggung dana BPDP, bukan APBN.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.
Selama ini harga BBM non-subsidi sempat tembus Rp21.300/liter. Sementara nelayan kapal di bawah 30 GT sudah menikmati harga Rp6.800/liter. Kesenjangan inilah yang ditutup Prabowo.
Menurut Airlangga, harga rata-rata solar non-subsidi saat ini Rp18.600/liter. Untuk menutup selisih Rp3.600/liter, pemerintah menugaskan BPDP yang dananya dinilai cukup.
“Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut, yang besarnya kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelasnya.
Kebijakan ini berlaku untuk kuota 400.000 ton selama 6 bulan ke depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini untuk memberi kepastian usaha di sektor perikanan.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi kapal 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.
Agar tidak salah sasaran, Kementerian ESDM akan segera terbitkan SK. Titik penyaluran akan ditentukan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Bahlil. (dicky)
Social Header